Pengantar Ilmu Administrasi Negera
Studi Perilaku dan Sumber Daya
-
Pandangan filosofi mengenai administrasi negara dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: pandangan makro dan pandangan mikro.
-
Etika
administrasi dibahas dalam hubunganya dengan masalah tujuan dan cara
yang diperlakukan dalam lingkungan birokrasi. Etika administrasi
dimak-sudkan untuk mendorong agar birokrat menampilkan perilaku yang
benar dan berguna.
-
Studi perilaku administrasi berguna:
a. menunjukkan apa yang harus dilakukan pada satu situasi tertentu;
b. memberikan deskripsi lingkungan di mana organisasi bergerak;
c. memberikan kerangka konseptual untuk memecahkan masalah-masalah organisasi
-
Perhatian
pada elemen manusia ditujukan untuk menemukan keseimbangan antara
kebutuhan organisasi dan individu. Kecenderungan baru yang terdapat
dalam administrasi kepegawaian adalah dorongan menumbuhkan partisipasi
para pekerja dalam proses pembuatan keputusan.
-
Administrasi
keuangan pada tingkat nasional dipandang sebagai issue politik dan
sosial. Administrasi keuangan merupakan alat paling penting dalam
kehidupan negara. Karena kemampuannya untuk berfungsi sebagai alat
koordinasi.
Studi Perbandingan dan Pengembangan
-
Administrasi
Pemerintah Daerah berusaha menganalisis pemerintah daerah sebagai
fenomena ad inistrasi, sebagai satu bagian penting dalam kehidupan
kenegaraan, di mana sistem administrasi pemerintah daerah amat
dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional faktor-faktor lingkungan.
-
Perbandingan
Administrasi Negara sebagai pendatang baru dalam dunia akademik
kelahirannya didorong untuk mencapai dua tujuan sekaligus, yakni: untuk
memberikan bobot ilmiah bagi administrasi negara, dan untuk membuat
agar semua program bantuan teknis berhasil.
-
Kegiatan-kegiatan
dalam rangka studi Organisasi dan Metode meliput tiga hal berikut:
penyelidikan organisasi, penyempurnaan metode, dan penelaahan tata
ruang.
-
Usaha
pengembangan/pelembagaan organisasi adalah suatu usaha untuk
memperbaiki efektivitas dan kesehatan organisasi dengan menggunakan
ilmu dan pengetahuan perilaku. Pengembangan/pelembagaan organisasi
dipandang sebagai analisis segi kemanusiaan dalam seluruh kehidupan
organisasi.
-
Perkembangan
masyarakat yang semakin kompleks mendorong tumbuhnya studi
administrasi terhadap bidang-bidang khusus. Tujuannya adalah untuk
lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.
MASALAH TEORI ADMINISTRASI NEGARA
Pengertian Teori Administrasi Negara
-
Yang
dimaksudkan dengan teori administrasi negara adalah serangkaian usaha
untuk melakukan konseptualisasi mengenai apakah yang dimaksudkan dengan
administrasi negara, bagaimana caranya memperbaiki hal-hal yang
dikerjakan oleh administrasi negara, bagaimana menentukan apa yang
harus dikerjakan oleh administrator publik, mengapa orang berperilaku
tertentu dalam suatu situasi administrasi, dan dengan cara apakah
aparatur pemerintah disusun dan dikoordinasi untuk mencapai
tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
-
Salah
satu alasan utama mengapa orang mempersoalkan status keilmuan
administrasi negara, adalah karena administrasi negara tidak mempunyai
inti-teoritis. Banyak teori dalam administrasi negara, tetapi tidak ada
teori dari administrasi negara.
-
Para
praktisi menggunakan teori administrasi dalam kerangka untuk
memberikan rasionale (alasan) dari kegiatan praktis mereka dan untuk
membenarkan praktek administrasinya.
-
Administrasi
negara baru saja, secara sistematik, mengembangkan teori-teorinya.
Arti pentingnya teori administrasi negara terlihat dari kegunaannya
untuk meramalkan dan menerangkan gejala administrasi.
Jenis-jenis Teori Administrasi Negara
-
Ada berbagai macam teori administrasi negara yang dikemukakan oleh para ahli. Misalnya yang diajukan oleh:
a) William L Morrow, yang menyebutkan teori administrasi negara terdiri dari:
-
-
-
-
-
b) Stephen P. Robbins, yang mengajukan lima teori administrasi, sebagai berikut:
-
-
teori pengambilan keputusan
-
-
-
c) Stephen K. Bailey, mengajukan empat teori administrasi negara, sebagai berikut:
-
-
-
-
-
Empat
kategori teori administrasi negara yang dikemukakan oleh Bailey,
diangkat dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki proses
pemerintahan. Setiap kategori teori tersebut mempunyai pusat perhatian
yang berbeda satu sama lain. Teori deskriptif berkaitan dengan soal
“apa” dan “mengapa”; teori normatif berkenaan dengan soal “apa yang
seharusnya” dan “apa yang baik”; teori asumtif berhubungan dengan soal
“pre-kondisi” dan “kemungkinan-kemungkinan”; sedangkan teori
instrumental berkenaan dengan soal “bagaimana”dan “kapan”.
Mazhab-mazhab Teori Administrasi Negara
-
Menurut
C.L. Sharma ada enam mazhab teori administrasi negara, yakni: mazhab
proses administrasi, empirik, perilaku manusia, sistem sosial,
matematika, dan teori keputusan.
-
Gerald
Caiden mengemukakan delapan mazhab teori administrasi negara, yang
terdiri dari: mazhab proses administrasi, empirik, perilaku manusia,
analisis birokratik, sistem sosial, pembuatan keputusan, matematika,
dan integrasi.
-
Kedelapan
mazhab teori administrasi negara seperti yang dikemukakan oleh Caiden,
sebenarnya dapat dikelompokkan lagi dalam dua mazhab: mazhab reduksi
proses administrasi dan mazhab sistem holistik administrasi. Tetapi
pengelompokan ini juga tidak memuaskan, yang pada gilirannya melahirkan
mazhab integrasi.
-
Para
pendukung mazhab integrasi (integrationis) bermaksud untuk
mengintegrasikan semua teori administrasi negara. Ada dua strategi yang
mereka tempuh. Pertama dengan melakukan konsolidasi teori-teori
administrasi, dan kedua dengan meleburkan semua administrasi negara
menjadi satu teori yang tertinggi.
KEBIJAKSANAAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS ADMINISTRASI
Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik
-
Studi kebijaksanaan publik merupakan dimensi baru dalam administrasi negara, yang harus tumbuh dengan cepat.
-
Pada
umumnya kebijaksanaan publik dimaksudkan sebagai apa yang dilakukan
dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Ada tiga faktor yang
mengeratkan hubungan kebijaksanaan publik dengan institusi pemerintah:
a. Pemerintah yang memberikan legitimasi pada kebijaksanaan publik
b. Kebijaksanaan publik mengandung aspek yang bersifat universal
c. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang dapat melakukan pemaksaan kepada masyarakat.
-
Dasar
pembentukan kebijaksanaan publik adalah kepentingan publik. Tetapi,
tidak mudah untuk merumuskan apa dan manakah suatu kepentingan yang
benar-benar bersifat publik. Karena itu, dikatakan bahwa kepentingan
publik adalah kepentingan-kepentingan yang menyangkut kepentingan
masyarakat. Atas dasar pandangan demikian, kebijaksanaan publik tidak
hanya dibuat oleh pemerintah saja, tetapi dapat juga dibuat oleh
organisasi-organisasi lain.
-
Model-model analisis yang dipergunakan untuk menganalisis kebijaksanaan publik menurut Thomas R. Dye adalah model:
a. Sistem
b. Massa Elit
c. Kelompok
d. Rasional
e. Inkremental
f. Institusional.
Sedang menurut Robert Presthus pendekatan-pendekatan dalam analisis kebijaksanaan publik terdiri dari:
a. Kebijaksanaan sebagai Proses Hasil
b. Studi Kasus
c. Strategi Inkremental Terpisah
d. Kebijaksanaan sebagai, variabel Independen.
Proses Kebijaksanaan Publik
-
Tahap
yang ada dalam proses kebijaksanaan publik, menurut Anderson terdiri
dari: formasi masalah, formulasi kebijaksanaan, adopsi kebijaksanaan,
implementasi kebijaksanaan, dan evaluasi kebijaksanaan; menurut Jones
proses kebijaksanaan publik terdiri dari: persepsi, definisi, agregasi,
organisasi, evaluasi, dan terminasi kebijaksanaan; menurut Brewer
tahap-tahap dalam proses kebijaksanaan publik adalah: estimasi,
seleksi, implementasi, evaluasi dan terminasi kebijaksanaan; menurut Mc
Nichols proses kebijaksanaan publik terdiri dari: tahap formulasi,
tahap implementasi, tahap organisasi, tahap interpretasi, dan tahap
reformulasi. Modul ini memandang proses kebijaksanaan publik terdiri
dari empat tahap berikut: formulasi kebijaksanaan, implementasi
kebijaksanaan, evaluasi kebijaksanaan, dan terminasi kebijaksanaan.
-
Formulasi
kebijaksanaan membahas cara masalah publik memperoleh perhatian dari
pembuat kebijaksanaan, cara perumusan usul kebijaksanaan, dan cara
memilih salah satu usul kebijaksanaan di antara alternatif-alternatif.
Formulasi kebijaksanaan sangat erat hubungannya dengan konsep
kepentingan publik.
-
Implementasi
kebijaksanaan menunjuk pada pelaksanaan kebijaksanaan publik secara
etektif. Kesulitan yang timbul dalam tahap ini adalah sukarnya
menentukan hasil kebijaksanaan, karena adanya dampak yang tidak
teran-tisipasi sebelumnya.
-
Evaluasi
kebijaksanaan dimaksudkan untuk mengukur efektifitas dan dampak
kebijaksanaan. Alat yang dapat dipergunakan antara lain “performance
budgeting”, “program budgeting” dan PPBS. Untuk melaksanakan evaluasi
kebijaksanaan diperlukan standar pengukuran yang baku. Tetapi dalam
kenyataannya indikator-indikator yang dipergunakan tidak sepenuhnya
mampu menerangkan kualitas penampilan program.
-
Terminasi
kebijaksanaan menunjuk proses penyelesaian satu kebijaksanaan. Hal
ini timbul, jika tujuan kebijaksanaan sudah tiada. Ada pelbagai
hambatan dalam melakukan terminasi kebijaksanaan. Cara-cara untuk
mengatasi hambatan ini adalah kebijaksanaan memberikan rangsangan, dan
melakukan identifikasi terhadap titik rawan yang mengalami terminasi.
Akuntabilitas Administrasi
-
Ada
dua istilah yang seringkali digunakan saling berganti dalam studi
administrasi negara, yakni: pertanggungan jawab dan akuntabilitas.
Sebenarnya, keduanya dapat dibedakan. Akuntabilitas menunjuk locus
hierarkis dan legal dari tanggung jawab. Sedang tanggung jawab
mempunyai konotasi personal, moral, dan tidak perlu dihubungkan dengan
peranan, status, dan kekuasaan yang bersifat formal.
-
Akuntabiiitas
administrasi merupakan hal pokok dalam pikiran-pikiran negara
demokratik modern. Ia mengesankan sebagai suatu dasar moral bagi
pejabat publik dalam melakukan kegiatannya.
-
Ada
dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai apakah sistem
administrasi berjalan secara bertanggung jawab. Pendekatan pertama
memusatkan perhatiannya pada keseluruhan sistem; sedangkan pendekatan
kedua berfokus pada pertanggungan jawab individual.
-
Sarana
yang dapat dipergunakan untuk menjamin administrasi yang bertang-gung
jawab adalah: sarana legal/institusional, moral dan politik.
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA
Pemikiran Sistem
-
Teori
sistem merupakan kerangka konseptual atau satu cara pendekatan yang
dipergunakan untuk menganalisis lingkungan atau gejala yang bersifat
kompleks dan dinamis.
-
Pendekatan
sistem, pertama melihat sesuatu secara keseluruhan. Baru kemudian
mengamati bagian-bagiannya (sub-subsistem); di mana bagian-bagian
(sub-subsistem) itu saling melakukan interaksi dan interrelasi.
-
Karakteristik
sistem menurut Schoderbek terdiri dari: interrelasi, interdependensi,
holisme, sasaran, masukan dan keluaran, transformasi, entropi,
regulasi, hierarki, diferensiasi, dan ekuifinaliti. Sedang sarjana
lain, menunjukkan bahwa karakteristik sistem terdiri dari masukan,
proses, keluaran dan umpan balik.
-
Yang
dimaksud dengan sistem administrasi negara adalah “struktur untuk
mengalokasikan barang dan jasa dalam satu pemerintahan”. Karakteristik
sistem administrasi negara terdiri dari masukan, proses/konversi,
keluaran, dan umpan balik.
-
Studi
ekologi dalam administrasi negara dimaksudkan untuk memperoleh
gambaran mengenai administrasi negara yang sesuai dengan lingkungan
penerimanya. Studi ekologi harus diterjemahkan sebagai satu cara
pandang untuk mendekati hubungan sistem administrasi dengan
faktor-faktor non-administrasi.
Sistem Administrasi Negara Indonesia
-
Sistem administrasi negara Indonesia haruslah diterjemahkan sebagai bagian integral dari sistem nasional.
-
Landasan,
tujuan, dan asas sistem administrasi negara adalah sama dengan
landasan, tujuan, dan asas sistem nasional, yang tertera dalam
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan
Negara.
-
Penyempurnaan
dan perbaikan terhadap sistem administrasi negara diarahkan untuk
memperkuat kapasitas administrasi. Kegiatan ini merupakan satu proses
rasionalisasi terhadap sistem administrasi, agar dapat memenuhi
fungsinya sebagai instrumen pembangunan dan sebagai alat untuk mencapai
tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
-
Selama Orde Baru telah dilakukan usaha-usaha yang konsisten untuk memperbaiki sistem administrasi negara.